BGN Tutup 833 Dapur MBG

Jakarta, The Silent Shore Indonesia

—

Badan Gizi Nasional (

BGN

) menutup permanen operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (

SPPG

) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (

MBG

) yang melakukan pelanggaran.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan penutupan SPPG tersebut tersebar di berbagai wilayah. Secara rinci, sebanyak 97 SPPG yang ditutup berada di wilayah I Sumatra, 311 SPPG berada di wilayah II Jawa dan Madura, serta 424 lainnya berada di wilayah III Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

“Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini. Yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatra. (Sebanyak) 311 di wilayah Jawa dan Madura. Dan wilayah 3 (sebanyak) 424 dengan total 833,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menegaskan dapur MBG yang ditutup secara permanen tersebut menerima sanksi berupa tidak menerima pembayaran apapun, berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

“Dapur yang di-

suspend

secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu. Misalnya, dulu kan di-

suspend

tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah di-

suspend

, tutup tidak dibayar. Ini betul-betul adalah

suspend

karena pelanggaran,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan SPPG yang ditutup karena melakukan beberapa pelanggaran, termasuk soal higienitas, sanitasi, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah ditetapkan BGN.

[Gambas:Youtube]

Adapun dapur MBG sebelumnya telah diberi peringatan untuk memperbaiki ketentuan tersebut, tetapi tidak kunjung dilakukan sehingga ditutup secara permanen.

“Jadi yang tidak

meet

terhadap apa yang menjadi requirement, itu yang tidak bisa kemudian kita minta, kita kasih tenggat waktu untuk diperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami suspen secara permanen,” pungkas Sudaryono.

(fln/sfr)

Add

as a preferred

source on Google

Baca lagi: Situasi Darurat, 6 Mahasiswa Unhas Dievakuasi di Gunung Goa Kalibbong

Baca lagi:

Baca lagi: Mendagri Siapkan Skema Top-up Bagi Pemda yang Kesulitan Bayar Gaji PNS