3 PR Utama MBG Menanti Gebrakan Bos Baru BGN Sudaryono

Jakarta, The Silent Shore Indonesia

—

Wakil Menteri Pertanian

Sudaryono

resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (

BGN

) setelah dilantik kemarin (22/7) di Istana Negara.

Ia menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri.

Kehadiran Sudaryono dinilai akan membawa ekspektasi baru terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah ekonom menilai ada beberapa tantangan atau PR yang harus diselesaikan, bukan lagi memperluas cakupan program, melainkan membenahi tata kelola yang selama ini menjadi sumber berbagai persoalan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Program MBG telah berkembang menjadi salah satu program sosial terbesar pemerintah, dengan cakupan jutaan penerima manfaat. Besarnya skala tersebut membuat kebutuhan akan sistem pengawasan, distribusi, hingga pengelolaan anggaran menjadi semakin kompleks.

Karena itu, pergantian pucuk pimpinan BGN dipandang sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi kelembagaan sebelum kembali mempercepat ekspansi program.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai arah baru BGN semestinya tidak lagi hanya mengejar bertambahnya jumlah dapur atau penerima manfaat.

“Arah baru BGN di bawah Sudaryono seharusnya tidak lagi bertumpu pada perluasan jumlah dapur dan penerima manfaat semata, tetapi pada konsolidasi tata kelola, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran,” ujar Rizal kepada

The Silent ShoreIndonesia.com.

Ia menilai tantangan utama BGN saat ini bukan pula memperbesar skala MBG, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat gizi yang optimal.

“Persoalan BGN saat ini bukan sekadar memperbesar skala Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perbaikan gizi,” imbuhnya.

Menurut Rizal, latar belakang Sudaryono di sektor pertanian justru dapat menjadi modal penting untuk memperkuat integrasi rantai pasok pangan nasional. Sebab, MBG tidak seharusnya berhenti sebagai program penyedia makanan, tetapi menjadi penggerak ekonomi lokal.

Integrasi dengan petani, peternak, nelayan, koperasi hingga UMKM pangan dinilai dapat memperkuat sisi produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di daerah.

“Sehingga program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memperkuat rantai pasok, rantai nilai dan ekonomi daerah,” katanya.

Namun demikian, ia menilai integrasi tersebut baru bisa berjalan apabila fondasi tata kelola lebih dulu dibenahi. Pekerjaan rumah paling mendesak berada pada sistem pengendalian program.

Menurutnya, berbagai persoalan yang sempat muncul menunjukkan kelemahan utama bukan hanya pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem. Karena itu, ia mendorong pembentukan basis data tunggal penerima manfaat agar penyaluran program lebih akurat.

“Sudaryono perlu membangun basis data tunggal, audit menyeluruh terhadap dapur, standardisasi pemasok, mekanisme respons cepat atas kasus keracunan, serta indikator keberhasilan yang berorientasi pada dampak gizi, bukan sekadar jumlah porsi dan tingkat penyerapan anggaran,” terangnya.

Rizal manyebut kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto memang dapat mempercepat koordinasi lintas kementerian. Namun, modal politik tersebut tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila tidak dibarengi profesionalisme.

“Kedekatan politik tidak otomatis menjamin keberhasilan apabila tidak diikuti profesionalisme, keberanian melakukan koreksi, dan transparansi. Pergantian pimpinan harus menjadi momentum reformasi kelembagaan dan tata kelola secara efektif, bukan sekadar pergantian figur,” tutur Rizal.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat arah baru ditentukan oleh keberanian mengoreksi desain kelembagaan dan tata kelola program.

“Kalau ingin jujur, sebenarnya arah baru BGN di bawah Sudaryono tidak akan ditentukan oleh siapa orangnya, tetapi oleh apakah ada koreksi desain kelembagaan dan tata kelola programnya,” kata Ronny.

Ronny menilai selama ini persoalan MBG tidak hanya terjadi pada aspek teknis pelaksanaan Sumber persoalannya adalah desain kebijakan yang terlalu ambisius, rantai pasok yang lemah, hingga tata kelola anggaran yang belum sepenuhnya akuntabel.

Oleh sebab itu, ia menilai perubahan kepemimpinan tidak akan menghasilkan dampak besar bila 3 persoalan mendasar tersebut tidak diperbaiki.

“Kalau tidak ada perubahan fundamental di tiga hal itu, yakni governance, desain program, dan integrasi hulu-hilir, maka siapapun kepala barunya, arah kebijakannya berpotensi tetap reaktif, bukan strategis,” tegasnya.

Setidaknya ada tiga PR utama Sudaryono yang dinilai tidak mudah, tetapi perlu segera diselesaikan.

Pertama,

menormalkan tata kelola keuangan dan memastikan tidak ada lagi mismatch antara komitmen program dengan kapasitas fiskal dan administrasi.

[Gambas:Photo The Silent Shore]

Kedua,

membangun ulang rantai pasok MBG agar benar-benar berbasis produksi domestik, yakni petani, peternak, nelayan. Dengan demikian program ini tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan yang menciptakan ketergantungan pada vendor besar.

Ketiga

, memperbaiki sistem targeting dan monitoring. Ronny menilai selama ini problem klasik program besar di Indonesia adalah kebocoran, salah sasaran, dan lemahnya evaluasi berbasis data real-time.

“Tanpa 3 hal ini, MBG akan menjadi program mahal dengan dampak ekonomi yang dangkal, sehingga di tahap awal, yang dibutuhkan bukan ekspansi, tapi konsolidasi, yakni bereskan yang ada dulu, baru bicara scale-up,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Sudaryono nantinya akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tim yang kuat, profesional, serta mampu mengelola program berbasis data dan evaluasi yang terukur.

“Kalau dia bisa menggeser pendekatan dari sekadar program politis menjadi program ekonomi yang terukur dampaknya, misalnya benar-benar meningkatkan demand terhadap produk lokal dan memperbaiki kesejahteraan produsen, maka ada peluang perbaikan. Tapi kalau tetap dikelola sebagai proyek besar tanpa disiplin ekonomi yang ketat, maka risiko kegagalannya tetap tinggi, siapapun pemimpinnya,” pungkas Ronny.

[Gambas:Video The Silent Shore]

Add

as a preferred

source on Google

Agar Tak Jadi Program Mahal Berdampak Ekonomi Dangkal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN:

1

2

Baca lagi: IShowSpeed Pamer Momen Ketemu BTS di Final Piala Dunia 2026

Baca lagi: 3 PR Utama MBG Menanti Gebrakan Bos Baru BGN Sudaryono

Baca lagi: Gak Cuma Kenyang, Ini 4 Manfaat Makan Bareng Buat Kesehatan Mental